Gelar Rakor Percepatan MPP, Pemkot Madiun Perkuat Integrasi Layanan Digital

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menargetkan seluruh layanan publik terintegrasi penuh di Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital sebagai upaya mempercepat pelayanan perizinan serta menyederhanakan proses layanan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan MPP di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin (25/5).

Rakor tersebut dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Otok Kuswandaru, Kepala Biro Organisasi Adina Febriani, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar. Saat ini, Kota Madiun telah menghadirkan MPP dengan melibatkan 13 OPD dan 54 layanan yang terintegrasi dalam satu tempat pelayanan.

Dalam sambutannya, Otok Kuswandaru, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Madiun dalam mempercepat pembangunan MPP. Menurutnya, keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik, tetapi juga kualitas integrasi layanan dan kolaborasi antarinstansi.

“MPP tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kolaborasi. Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam pelayanan publik, dan tidak ada negara maju kalau pemerintah serta birokrasinya lemah,” tegasnya.

Otok juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi sebagai salah satu lompatan besar dalam pengembangan MPP di Indonesia. Saat ini, MPP telah hadir di 305 daerah dengan dukungan 16 mitra nasional untuk memperluas akses layanan masyarakat.

Menurutnya, MPP harus mampu menjadi kanal layanan terpadu yang adaptif melalui layanan langsung, mandiri, bergerak, maupun digital. Karena itu, komitmen pimpinan daerah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan implementasi MPP.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mengatakan Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat. Ia menyebut antusias masyarakat terhadap keberadaan MPP cukup tinggi.

“Kami melihat antusias masyarakat cukup tinggi. Tentunya masih banyak hal yang perlu disempurnakan dan kami meminta arahan dari Kementerian PAN-RB agar pelayanan di Kota Madiun semakin efisien dan transparan,” katanya.

Plt wali kota menambahkan, Pemkot Madiun kini fokus pada percepatan integrasi pelayanan perizinan melalui digitalisasi agar masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah dinas saat mengurus layanan. Menurutnya, integrasi antar dinas teknis menjadi solusi untuk memangkas alur pelayanan yang selama ini masih panjang dan berbelit.

“Saya lebih menyoroti bagaimana percepatan perizinan di Kota Madiun ini dengan mengintegrasikan dinas-dinas teknis untuk pelayanannya lebih cepat secara digitalisasi sehingga masyarakat tidak menunggu lama,” ujarnya.

Pemkot Madiun pun menargetkan seluruh OPD pelayanan nantinya terintegrasi penuh di MPP sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan dalam satu tempat maupun melalui sistem digital.

(Rams/rat/diskominfo)