Pengajuan permohonan informasi oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi publik dalam mendorong keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, warga dapat meminta informasi yang dikelola oleh badan publik, seperti data anggaran, kegiatan pembangunan, atau pelayanan sosial. Permohonan diajukan secara tertulis, baik secara langsung, melalui surat elektronik, maupun melalui platform layanan informasi publik yang tersedia. Setiap permohonan wajib ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses ini bertujuan untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara adil dan bertanggung jawab.